Hukum Internasional

Hukum internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
(i) negara dengan negara(ii) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.
Perbedaan dan persamaan
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).
Bentuk Hukum internasional
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :
Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.
Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.
Hukum Internasional dan Hukum Dunia
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
Masyarakat dan Hukum Internasional
Adanya masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional.
Adanya suatu masyarakat Internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakekatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat.
Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (naturerech) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.
Kedaulatan Negara : Hakekat dan Fungsinya Dalam Masyarakat Internasional.
Negara dikatakan berdaulat (sovereian) karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya:
Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.
Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.
Masyarakat Internasional dalam peralihan: perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional.
Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia. Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia
Perubahan Kedua ialah kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara.
Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplek kaedah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.
Sejarah dan Perkembangannya
Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Interansional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.
Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa:
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.
Kebudayaan Yahudi
Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang.Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.
Lingkungan kebudayaan Yunani.Hidup dalam negara-negara kita.Menurut hukum negara kota penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.
Sumbangan yang berharga untuk Hukum Internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasion atau akal manusia.
Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
Abad pertengahan
Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.
Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktekan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktek Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.
Perjanjian Westphalia
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .
Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.
Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.
Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.
Ciri-ciri masyarakat Internasional
Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.
Tokoh Hukum Internasional
Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktek negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.
Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.
Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.

Indische Partij more..

Pada saat menginjak abad 20 ,sistem kolonial di Indonesia banyak sekali mengalami perkembangan baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini juga secara langsung mempengaruhi bangsa Indonesia. Sejak adanya politik etis pada awal tahun 1900 yang dicetuskan oleh Conrad Theodore Van Deventer, banyak sekali lahir golongan elit terpelajar di Indonesia. Politik etis merupakan bentuk politik balas budi pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang telah dipolitisasi. Berkat politik etis, bangsa Indonesia dapat memperoleh pendidikan / edukasi sehingga dicapai kesadaran emansipasif bangsa.Karena banyaknya kaum terpelajar yang ada ,maka seiring waktu lahirlah organisasi-organisasi yang bergerak di berbagai bidang, baik politik maupun bidang lainnya yang mengarah kepada kemerdekaan negara Indonesia. Hal-hal tersebut adalah waktu di mana perjuangan mencapai Indonesia merdeka dimulai. Pergerakan nasionalisme Indonesia dipengaruhi oleh adanya kaum terpelajar yang telah banyak bergaul dengan bangsa luar sehingga membuka mata mereka tentang kesadaran akan perasaan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa yang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya sendiri (self-determination).Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di Indonesia. Namun, keanggotaan dalam Budi Utomo masihlah terbatas dan belum ada tanda-tanda perjuangan kemerdekaan.25 Desember 1912, berdirilah sebuah partai politik pertama di Indonesia. Partai ini adalah partai yang secara terang-terangan memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi Indonesia. Ini adalah salah satu perwujudan dari adanya rasa nasionalisme anak-anak bangsa untuk menuntun ke arah kemerdekaan dan juga menggerakan bangsa agar sadar untuk bersatu demi kemerdekaan. Partai inilah yang mengawali politik anak bangsa meski salah satu pendirinya adalah seorang Indo. Partai ini adalah Indische Partij. Indiche Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Melalui partai ini,Ernest Douwes Dekker mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijaksanaan yang ditempuh. Politik "Etis" yang dilaksanakan Belanda sejak awal abad ke-20 dihantamnya. Seperti diketahui, garis "politik etis" itu tidak lagi memperlakukan Hindia-Belanda sebagai daerah eksploitasi, sapi perahan untuk kemakmuran negeri Belanda, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pribumi. Fokus politik ini adalah edukasi- irigasi-transmigrasi-desentralisasi. Namun, Ernest Douwes Dekker mengemukakan, bukan begitu caranya untuk menjaga agar Belanda tak kehilangan tanah jajahannya. Menurutnya, yang diperlukan adalah pemerintahan sendiri, self-rule, untuk penduduk Indië sendiri, karena merekalah yang lebih tahu dan mengerti kepentingannya sendiri. Di sini untuk pertama kalinya disuarakan gagasan untuk memerintah diri sendiri. Berbeda dengan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda sebelumnya yang ditujukan kepada restauration, mengembalikan Hindia Belanda kepada kekuasaan tradisional, sekarang mulai dikumandangkan keinginan untuk mandiri, mengurus dan menentukan nasib sendiri.Tulisan Ernest Douwes Dekker semakin radikal dan dalam dekade kedua abad ke-20 masyarakat tanah jajahan diajak untuk bergerak-Kameraden, stookt de vuren! (Kawan-kawan, nyalakanlah api!). Gagasan-gagasan demikian yang muncul dalam pers Hindia-Belanda mendapat perhatian bukan hanya di kalangan kaum Indo, tetapi juga di kalangan pribumi yang sudah mendapat pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda, di antaranya Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Bersama kedua tokoh ini Ernest Douwes Dekker mengadakan aksi antikolonial sehingga mereka sering dianggap sebagai tiga serangkai. Dalam hubungan ini tiga serangkai memelopori gerakan politik dengan resmi membentuk Indische Partij atau Partai Hindia. Asas perjuangan Indiche Partij adalah nasionalisme dan kooperatif. Semboyannya berbunyi : Indie los van Holland (Hindia bebas dari Holland) dan Indie voor Inders (Hindia untuk orang Hindia). Keanggotaanya bersifat terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu, dengan tujuan: - membangkitkan rasa cinta tanah air Indonesia - membangun kerja sama untuk kemajuan tanah air - mempersiapkan tanah air bagi kehidupan bangsa yang merdeka Propaganda dilakukan di mana-mana bahkan ke seluruh Jawa baik secara lisan maupun tertulis. Propaganda Indische Partij ini disambut dengan antusias oleh orang-orang yang anti penjajah sehingga partai ini sudah memiliki 30 cabang di seluruh Jawa. Para pemimpin Indische Partij berusaha mendaftarkan status badan hukum dari Indische Partij kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui sidang parlemen tetapi pada tanggal 11 Maret 1913, penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg (wakil pemerintah Belanda di negara jajahan). Alasan penolakkanya adalah karena organisasi ini dianggap oleh pemerintah kolonial pada saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.Dalam tindak-tanduknya ,ketiga tokoh pendiri partai ini sudah diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Tindakan-tindakan ini mulai nyata pada 21 Maret -23 Maret 1913 , ketika Belanda akan merayakan upacara peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis (Napoleon) dengan menggunakan pungutan dana dari Hindia Belanda. Melalui majalah De Express, Suwardi Suryaningrat menulis sebuah artikel yang mengkritik pemerintah Belanda dengan judul "Als ik eens Nederlander was" (Jika Aku Seorang Belanda). Berikut kutipannya “………Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun . Seandainya aku seorang Belanda, aku protes peringatan yang akan diadakan itu.Aku akan peringatkan kawan-kawan penjajah ,bahwa sesungguhnya sangat berbahaya pada saat itu mengadakan perayaan peringatan kemerdekaan. Aku akan peringatkan semua bangsa Belanda jangan menyinggung peradaban bangsa Indonesia yang baru bangun dan menjadi berani.Sungguh aku akan protes sekeras-kerasnya……..”Akibat dari tindakan yang radikal melalui artikel tersebut ,pemerintah Belanda dibuat resah dan pada tanggal 31 Maret 1913 , tiga serangkai diasingkan (diinternir). Douwes Dekker dibuang ke Timor (Kupang).Tjipto Mangunkusumo dibuang ke Banda sedangkan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. Tidak lama kemudian mereka dieksternir (diasingkan) ke Belanda, namun pada tahun 1914 ,Cipto Mangunkusumo diizinkan kembali karena masalah kesehatan. Pada tahun 1917 Douwes Dekker dibebaskan dari hukuman dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1918 ,lalu kembali ke Indonesia.Bersamaan dengan waktu pengasingan 3 serangkai dimulai, pemerintah Hindia Belanda telah membubarkan Indische Partij. Partai ini sudah dilarang karena sikapnya yang radikal untuk menuntut kemerdekaan ,namun perjuangan masih terus berlanjut. Sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde dan Comite Boemi Poetra. Pengalaman di pengasingan atau dibuang tidak membuat tokoh-tokoh 3 serangkai jera dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Indische Partij

Indische Partij

Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara.
Indische Partij, yang berdasarkan golongan indo yang makmur, merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia.
Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913, penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh pemerintah kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.
Pada tahun 1913 partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde dan Comite Boemi Poetera.

Gerakan 30 September

Gerakan 30 September
Alasan mencetuskan G30S difokuskan pada melawan apa yang disebut „rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d‘etat terhadap Presiden Sukarno". Bukan mustahil bahwa kebijaksanaan untuk tidak membubarkan HMI seperti yang dituntut oleh CGMI, juga dianggap sebagai satu rangkaian dari rencana keberhasilan „Dewan Jenderal", padahal sikap itu sangat jelas adalah sikap Bung Karno dan Kabinet
Memang PKI sudah dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang G30S, makin agresif dalam sikap dan tindakannya. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut „kapitalis birokrat" terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan „Aksi Sepihak" dan istilah ;, „7 setan desa", serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada „kepemimpinan"-nya dan mengabaikan „demokrasi"-nya, adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI, sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi. Dilupakannya bahwa seumpama benar dibidang politik partai ini sudah berdominasi, tapi dalam kenyataan sama sekali tidak berhegemoni, sehingga anggapan berdominasi, tidak lebih dari satu ilusi.
Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah letkol. Untung Samsuri.
Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya.
Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.
Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Hsinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.
Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa in factum. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan effek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.
Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI– yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.
Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.
Tidak perlu harus menjadi komunis lebih dulu untuk mengakui sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Akan tetapi tentu adalah keliru bila menggunakan terminologi nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan pembenaran atas suatu peristiwa politik yang melibatkan PKI sebagai pelaku politik
Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh PKI kini disebut dengan peristiwa G30S/PKI. Dimana peristiwa tersebut telah cukup menggambaran penculikan dan pembunuhan terencana oleh PKI terhadap sejumlah jenderal TNI AD yang kemudian di buang ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dan gagalnya upaya PKI untuk menggulingkan Ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia untuk kemudian di ganti dengan Ideologi Komunis telah dikenal dengan peringatan hari kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 September oleh seluruh rakyat indonesia dengan mengkibaran bendera setengah tiang.

Pemilu PKI

Pemilu 1955
Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.
Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an.
Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang
Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.
Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.
Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.
Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.
Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.
Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.
Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan.
Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.
Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya".

Peristiwa Madiun dan Kekejaman PKI

Peristiwa Madiun 1948
Peristiwa Madiun
Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.
Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.
Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.
Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Kekejaman PKI
Dalam Peristiwa Madiun September 1948, pengikut PKI antara lain menangkap Bupati Magetan Sakidi. Algojo PKI merentangkan sebuah tangga membelintang di atas sebuah sumur di Soco. Lalu tubuh sang bupati dibaringkan di atas tangga itu. Ketika telentang terikat seperti itu, algojo menggergaji tubuh Sakidi sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Nyonya Sakidi yang mendengar suaminya dieksekusi di Soco, menyusul ke sana dengan menggendong dua anaknya yang berusia 1 dan 3 tahun. Dia nekad minta melihat jenazah suaminya. Repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan itu disaksikan kedua anaknya, lalu dicemplungkan juga ke dalam sumur. Di Pati dan Wirosari, dubur warga desa ditusuk dengan bambu runcing lalu ditancapkan di tengah sawah bagai orang-orangan pengusir burung. Sementara itu, seorang perempuan ditusuk vaginanya dengan bambu runcing lalu juga ditancapkan di tengah sawah.
Kekejaman Peristiwa Madiun ini melekat sebagai ingatan traumatik penduduk di sekitar Madiun itu. Sehingga, menurut Taufiq, ketika 17 tahun kemudian PKI meneror di Delanggu, Kanigoro, Bandar Betsy dan daerah lain dalam pemanasan pra-Gestapu dengan klimaks pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965, penduduk Jawa Timur yang masih ingat peristiwa 17 tahun silam itu bergerak mendahului PKI dan melakukan pembalasan dalam suatu tragedi berdarah. Tragedi serupa terjadi di Jawa Tengah. Tulisan Taufiq Ismail selengkapnya, bisa dibaca pada buku Simtom Politik 1965, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2007.
Bangkit kembali
Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959
Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI. Didunia, komunis internasional telah melakukan pembantaian terhadap jutaan nyawa manusia di berbagai belahan dunia dengan tujuan akhir yaitu mengkomuniskan dunia. Sedangkan PKI sendiri di indonesia telah melakukan aksi pembantaian secara keji terhadap ribuan rakyat indonesia yang tidak berdosa di daerah-daerah. Sehingga pada akhirnya PKI pada tahun yang sama mendapatkan perlawanan balik dari seluruh rakyat indonesia di bantu oleh TNI AD yang di pimpin oleh Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan serangan balasan.
Latar belakang sejarah
Sebelum Revolusi Indonesia
Gerakan Awal PKI
Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.
Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka".
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.
ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400.0000.0000. orang anggota.
Pembentukan Partai Komunis
Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.
PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.
Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemberontakan 1926
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. misal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI

Apa sih peranan Abdi Dalem dalam Pelaksanaan Upacara Tradisi Sekaten di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ?

C. Peranan Abdi Dalem Terhadap Tradisi Sekaten di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Upacara Sekaten merupakan upacara dan perayaan Kraton terbesar, karena pergelarannya merupakan upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam melaksanakan persiapan perayaan Sekatenan, khususnya Abdi Dalem Keparak para Gusti harus benar-benar dalam keadaan suci. Ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan kekhusyukan nilai religius dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 bulan Maulud. Sementara bagi kelompok Abdi Dalem yang lain tidak ada syarat-syarat tertentu secara khusus. Pada peringatan upacara Sekaten di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Abdi Dalem tetap mengenakan pakaian tradisional yaitu baju pranakan beserta perlengkapannya dan baju kebesaran yang lain sesuai dengan tugasnya waktu pelaksanaan Sekatenan. Pelaksanaan upacara Sekaten pada masa pemerintahan Hamengkubuwono IX dan Hamengkubuwono X banyak terdapat kesamaan, baik dari rangkaian upacara maupun gunungan yang dipergunakan dalam upacara Garebeg Maulud itu. Penyelenggaraan upacara Sekaten ternyata masih dapat diterima baik oleh masyarakat setempat walaupun zaman banyak mengalami perubahan. Upacara Sekaten tidak hanya dipadati oleh kalangan pemuda-pemudi yang ingin mencari hiburan, tetapi juga masyarakat yang sudah lanjut usia juga memadati Alun-Alun untuk mendapatkan berkah. Itu dapat diperhatikan ketika gunungan diperebutkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat berusaha untuk mendapatkan bagian dari gunungan itu, seperti hiasan telur ataupun hiasan kue-kue. Mereka percaya bahwa dengan mendapatkan bagian dari gunungan itu, mereka akan mendapatkan berkah.
Selain bagian dari gunungan, yang menjadi sasaran dari masyarakat ialah hiasan bunga melati yang dipakai pada keris Pandega atau Manggala Yuda GBPH. Drs.H. Prabu Yudaningrat, M.M diminta oleh masyarakat. Itu semua karena adanya rasa kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kekuatan lain. Mereka percaya bahwa dengan mendapatkan sesuatu milik keluarga Kraton, mereka akan mendapatkan berkah dari benda yang dimilikinya. Setiap menjelang upacara tradisi Sekatenan Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat selalu terlibat dari persiapan sampai selesainya pelaksanaan. Secara bertahap mereka sibuk mempersiapkan perlengkapan selama satu bulan lamanya sebelum acara puncak yaitu upacara Garebeg Maulud tiba. Peranan Abdi Dalem dalam Pelaksanaan Upacara Tradisi Sekaten diKraton Ngayogyakarta Hadiningrat :
1. Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Widyobudoyo
Bertugas dalam bidang kebudayaan. Mereka mengkoordinir persiapan sampai pelaksanaan upacara Sekatenan.
2. Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Purorakso Abdi Dalem
Bertugas dalam bidang keamanan. Dari mulainya Miyos Dalem. Sampai puncak acara Sekatenan yaitu gunungan dibawa kedepan Masjid Agung, KHP. Purorakso menjaga keamanan dengan ketat bersama POLRI, anggota pramuka, dan kelompok keamanan lain yang memang sengaja diterjunkan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Upacara Sekatenan.
3. Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Kridhomardowo Abdi Dalem
Bertugas dalam bidang kesenian. Mereka mempersiapkan kelengkapan kesenian seperti gending, gamelan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan seni seperti kegiatan pagelaran dan pelaksanaan Miyos Gongso (gamelan dikeluarkan) sampai Kondur Gongso (gamelan dibawa lagi ke Kraton).
4. Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Purakoro Abdi Dalem
Bertugas dalam bidang perbendaharaan yang khusus menjaga serta memelihara benda-benda pusaka Kraton. Terutama dalam kegiatan Pagelaran Abdi Dalem ini akan sibuk sekali mengeluarkan benda-benda pusaka Kraton untuk dipamerkan, seperti : kereta, keris, meja dan seperangkat kursi kerja yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I – Sri Sultan Hamengkubowono X.
5. Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahono Sarto Kriyo
Bertugas dalam bidang transportasi dan pekerjaan (tenaga Abdi Dalem) untuk upacara Sekaten dari menjelang upacara Sekaten sampai saat pelaksanaan upacara Sekatenan.
6. Tepas Rantamarto
Bertugas dalam bidang perencanaan keuangan untuk menghitung seberapa besar dana yang diperlukan untuk kegiatan Sekaten dan besar dana yang diperoleh Kraton selama pelaksanaan Sekatenan berlangsung.
7. Tepas Danartopuro
Bertugas mengelola uang dalam hal penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan uang untuk kegiatan Sekaten.
8.Tepas Pariwisata
Bertugas dalam bidang pelayanan terhadap wisatawan. Setiap tahun Kraton Yogya mempunyai acara yang sangat besar yaitu tradisi Sekatenan yang ditandai dengan puncak acara Garebeg Maulud, dimana pengunjungnya sangat banyak baik dari masyarakat DIY sendiri, luar daerah maupun Luar Negeri. Tepas Pariwisata sangat berperan sekali. Selain mereka memberi pelayanan terhadap pengunjung mereka juga mengarahkan para peneliti yang akan meneliti jalannya upacara Sekatenan.
9.Tepas Keprajuritan
Bertugas sebagai kelengkapan kebesaran Kraton ketika pelaksanaan Miyos Dalem, Kondur Gongso dan upacara Garebeg Maulud untuk mengawal gunungan, namun prajurit ini dipersiapkan bukan untuk berperang.
10.Kawedanan Pengulon
Bertugas dalam bidang keagamaan. Berkaitan dengan pelaksanaan Miyos Dalem, Abdi Dalem Pengulon menyampaikan riwayat Maulud Nabi Muhammad SAW dihadapan Sri Sultan, Adipati-adipati, Raja-raja muda, Bupati-bupati, Pembesar-pembesar wilayah, Abdi Dalem Kraton dan seluruh masyarakat yang hadir pada acara Miyos Dalem.
11.Abdi Dalem Konco Gladhag atau Kabantu
Bertugas mengangkat gamelan Sekaten dari Kraton ke Keben, dari Keben ke Masjid Besar, mengusung gunungan dari Magangan ke Keben dan dari Keben ke Masjid Besar dan sebagainya. Pakaian yang mereka kenakan berupa baju koko merah, celana hitam dan kain. Abdi Dalem yang mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan upacara Sekatenan sampai puncak acara, yaitu Garebeg Maulud yang ditandai dengan dikeluarkannya gunungan atau pareden dari Kraton.
12.Abdi Dalem Pendherek
Bertugas mengomandani Garebeg Maulud dilaksanakan.
13. Abdi Dalem Keparak Para Gusti
Bertugas dalam pembuatan sesaji, pembuatan gunungan dan pembuatan udik-udik untuk acara Kondur Gongso.

Bagaimana sih pembagian kampung berdasarkan keahlian Abdi Dalem?

B.Pembagian kampung berdasarkan keahlian para abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadingrat

Para Abdi Dalem yang mengabdi di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memliki berbagai macam keahlian. Berdasarkan keahliannya maka dibagi menjadi 17 kampung,yaitu:
1. Musikanan
Yaitu tempat tinggal bagi pemain gesek dan tiup. Pada masa Hamengku Buwono VII , abdi dalem musikan melaksanakan pentas music di kagungan dalem Bangsal Mandalasana. Kampung Musikanan berada di Tenggara alun-alun Utara Kraton Yogyakarta, secara administrative di kelurahan Panembahan
2. Ngarambutan
Yaitu tempat tinggal abdi dalem penata rambut Kraton. Letak Kampung Ngrambutan berada di sebelah selatan Kampung Musikan atau di sebelah Timur Keben. Secara administrative masuk dalam wilayah kelurahan Panembahan.
3. Kenekan
Yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem kenek kereta Kraton. Biasanya dalam upacara resmi Kraton, selain menggunakan sais, juga menggunakan kenek dibagian belakang kereta. Kampung ini berada di Timur Plengkung Tarunasura. Kampung Kenekan masuk dalam wilayah kelutahan Panembahan.
4. Bludiran
Yaitu Kampung Bludiran yaitu tempat tinggal abdi dalem tukang sulam di Kraton. Nama Bludiran berasal dari bahasa Belanda yaitu Borduuren. Letak kampung Bludiran berada di Selatan kampung Wijilan dan masuk wilayah kelurahan Panembahan
5. Kemitbumen
Yaitu Kemitbumen yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem kemitbumi, yang bertugas menjaga kebersihan halaman Kraton. Letak kampung ini berada di selatan Kampung Bldurian, kelurahan Panembahan.
6. Gebulen
Yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem yang menyiapkan api untuk memasak. Letak kampung Gebulen berada di sebelah barat pelataran Magangan. Secara administrative kampung Gebulen berada di kelurahan Patehan, kecamatan Kraton.
7. Sekullanggen
Yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem yang menyiapkan nasi( sekul langgi). Kampung sekullanggen berada di sebelah Utara Kampung Suryaputran. Secara Administratif termasuk kedalam Kelurahan Panembahan.
8. Pandean
Yaitu kampung abdi dalem pande yang bertugas sebagai tukang membuat pelaratan dari bahan besi. Letak Kampung Pandean berada di sebelah Timur Dalem Suryaputran. Secara administrative masuk dalam wilayah kelurahan Panembahan, kecamatan Kraton.
9. Mantrigawen
Yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem kepala pegawai Kraton. Kampung Matrigawen berada di sebleah Utara Kampung Gamelan, kelurahan Panembahan.

10. Pesindenan
Yaitu kampung tempat tinggal abdi dalem sinden. Kampung kesindenan terletak di Utara Kampung Langenastran atau barat Kampung Gamelan. Secara administrative berada di kelurahan Panembahan, kecamatan Kraton
11. Gamelan
Yaitu kampung Gamelan adalah tempat abdi dalem gamel yang tugasnya mengurusi kuda milik sultan. Letak kampung Gamelan berada di sebelah Urata kampung Namburan. Secara administrative berada di kelurahan Panembahan, kecamatan Kraton.
12. Siliran
Yaitu tempat tinggal abdi dalem silir yang bertugas mengurusi lampu Kraton. Letak kampung Siliran berada di Timur Kampung Langenarjan.
13. Patehan
Yaitu tempat tinggal abdi dalem yang mengurusi minuman. Kampung Patehan berada di sebelah barat Plengkung Nirbaya(Gading) atau disebelah selatan Kampung taman. Secara administrative berada di wilayah kelurahan Patehan, kecamatan Kraton.
14. Palawijan
Yaitu kampung tempat tinggal kelompok abdi dalem palawija, yang mempunyai kekurangan fisik seperti orang-orang cebol dan orang bule(albino). Abdi dalem palawija merupakan abdi dalem kesayangan raja, yang terletak disebelah utara Kampung Taman, Kelurahan Patehan.
15. Ratawijayan
Yaitu tempat tinggal abdi dalem sais dan ahli membuat kereta Kraton, yang terletak disebelah selatan Kraton. Kampung ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke Kraton, karena terdapat Museum Kereta Kraton Jogjakarta.
16. Suranatan
Yaitu tempat tinggal abdi dalem suranata, yang bertugas sebagai ulama Kraton. Letak kampung suranatan berada disebalah timur Kampung Nataprajan. Disebelah timur Kampun Suranatan atau sebelah barat alun-alun utara terdapat Kampung Kauman. Kampung Kauman merupakan tempat tinggal kaum atau ulama. Di Kampung Kauman terdapat Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta, Dalem Pengulon dan pagongan gamelan Sekaten. Dalem Pengulon merupakan tempat tinggal Pengageng abdi dalem penghulu Kraton.

Apa sih jenis tugas Abdi Dalem pada masa pemerintahan Hamengkubuwono X?

A.2. Abdi Dalem Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X
Hamengkubuwono IX

meninggal dunia bulan Oktober 1988, ia digantikan Pangeran Mangkubumi putera tertua dari 16 anak laki-laki kemudian dilantik sebagai Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyandang tiga substansi yang bersumber dari makna Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni.
Makna hamangku diaktualisasikan dengan membebaskan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima (hakikat berbudi bawa laksana). Hamengku mengandung makna ngemong (hangrengkuh), melindungi tanpa membeda-bedakan golongan keyakinan dan agama (hakikat ambeg adil paramarta). Hamengkoni mengandung makna pengayom yang siap berdiri paling depan menjadi anutan dan tampil mengambil tanggung jawab dengan segala resikonya atau ing ngarso sung tulodho.
Sistem pemerintahan di Kraton Ngayogyakarta dari Hamengkubuwono IX sampai Hamengkubuwono X pada dasarnya banyak kesamaan, karena yang dijalankan bentuk pemerintahan generatif secara turun-temurun. Berbeda sekali dengan pemerintahan moderat seringkali terjadi perubahan organisasi pemeritahannya.
Jika dibandingkan antara pemerintahan Hamengkubuwono IX dan Hamengkubuwono X banyak sekali persamaannya. Baik pada organisasi pemerintahannya maupun tugas dari Abdi Dalem banyak terdapat kesamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada masa Hamengkubuwono X yang memperbolehkan Kraton untuk menerima Abdi Dalem Keprajan. Jadi masa Hamengkubuwono X ada tiga jenis Abdi Dalem Kraton menurut jenis dan tugasnya, yaitu :
1. Abdi Dalem Punokawan
Yaitu Abdi Dalem yang berasal dari rakyat biasa bukan pegawai Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sengaja ingin mengabdikan diri pada Sri Sultan dan Kraton Ngayogyakarta.
2. Abdi Dalem Keparak
Yaitu Abdi Dalem perempuan yang umumnya menunaikan kewajibannya di Kraton Kilen (Keputren).
3. Abdi Dalem Keprajan
Yaitu Abdi Dalem yang berasal dari pegawai pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Abdi Dalem Keprajan ini terbagi dalam dua bagian. Pertama Abdi Dalem Keprajan Aktif yaitu Abdi Dalem Keprajan yang masih aktif di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta namun sesekali bertugas di Kraton Ngayogyakarta, misalnya : Wali Kota Kodya Yogyakarta dan Bupati Gunung Kidul. Kedua Abdi Dalem Keprajan Caos Bekti yaitu Abdi Dalem Keprajan yang sudah pension dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi menunaikan kewajiban sowan bekti setiap selang 12 hari pada jam 09.00-12.00. Abdi Dalem Keprajan yang masih aktif bekerja dan yang sudah pensiun ketika pertama kali bekerja di Kraton pangkatnya Wedono tanpa mengawalinya dengan proses magang. Khusus untuk Anggota Polri dan TNI, ketika sudah menjadi Abdi Dalem pangkatnya disamakan dengan Peawai Negeri Sipil.
Jam kerja Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai perbedaan dengan masa pemerintahan Hamengkubuwono X membuka Kraton untuk dunia luar, maka banyak wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Kraton. Bagian tepas pariwisata yang semula buka jam 09.00 dan tutup jam 14.00 WIB, kalau ada pengunjung tetap melayani pengunjung sebagai guide sementara kantornya sudah tutup. Abdi Dalem guide di Kraton berbeda dengan guide yang berada ditempat wisata pada umumnya, karena kebanyakan mereka memandu pengunjung dengan penuh ikhlas tanpa mengharap imbalan. Pengunjung yang memberi uang tip untuk Abdi Dalem guide maka mereka akan menerima apa adanya tanpa meminta tambahan lagi. Semua itu karena pengabdian yang tulus, walaupun mereka harus mendapat tambahan jam kerja.
Besar Gaji Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan zaman, Sri Sultan mengeluarkan peraturan kenaikan gaji Abdi Dalem walaupun masih belum sesuai UMR. Pada hakekatnya kenaikan gaji ini nilainya sama dengan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX hanya perbedaan zamannya saja. Secara moral ini menjadi wujud perhatian Sri Sultan kepada Abdi Dalem yang mengabdi di Kraton. Gaji untuk Abdi Dalem diperoleh dari sumber dana yang berasal dari subsidi pemerintah, hasil pariwisata, dan usaha-usaha Kraton (pabrik gula, pabrik rokok, hotel dan lain sebagainya). Bagi Abdi Dalem yang bekerja setiap hari di tepas mendapat gaji bulanan tetap dari Kraton. Termasuk di dalamnya Abdi Dalem yang bekerja di sekretariat KHP, tepas dan caos. Selain itu juga ada Abdi Dalem Koncobiru yang setiap hari berangkat dan pekerjaannya membersihkan lingkungan Kraton. Ada juga gaji harian yang diperoleh Abdi Dalem bagian tepas pariwisata yang bertugas sebagai pemandu wisata. Ini tergantung jumlah wisatawan yang dipandu setiap harinya. Sistem gaji berupa pemberian sejumlah uang bagi Abdi Dalem yang mendapat tugas sebagai utusan dari Kraton seperti menerima dan melayani tamu Sri Sultan baik yang datang secara individu maupun rombongan, sebagai utusan Kraton dalam pameran kesenian dan budaya serta menjadi utusan Kraton dalam ajang kesenian dan budaya baik dalam maupun luar negeri. Masa Hamengkubuwono X juga ada pengupahan yang bersifat insidental. Sesuai kebijakan Sri Sultan yaitu naik haji bagi Abdi Dalem atas biaya Kraton. Jika diperhatikan secara umum sistem pengupahan di Kraton hampir sama dengan pemerintahan modern tetapi penerapannya lebih sederhana. Artinya gaji pokok tidak sesuai dengan jumlah UMR yang diterapkan pemerintah. Ini karena pengabdian terhadap Sultan lebih diutamakan dibanding orientasi komersial. Pembagian gaji pokok dari Kraton "paring dalem" untuk kerabat Kraton dan Abdi Dalem setiap bulan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan atau gelar.
Pangkat Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat setelah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X, kenaikan pangkat Abdi Dalam ditentukan tiga tahun sekali untuk Abdi Dalem yang bertugas di tepas (kantor) dan lima tahun sekali untuk Abdi Dalem caos (piket). Selain itu diikuti dengan persyaratan dari Abdi Dalem itu sendiri yang memiliki kriteria seperti rajin bekerja, tekun dan berprestasi. Mengenai kenaikan pangkat terdapat kesamaan antara Hamengkubuwono IX dan Hamengkubuwono X, yaitu ada dua system kenaikan yang tetap (reguler) berupa kenaikan yang didasarkan pada bektinya terhadap pekerjaan Kraton. Serta kenaikan yang special yaitu kenaikan yang diperoleh karena pemberian Sri Sultan, dimana Abdi Dalem tersebut rajin bekerja sehingga membuat Kraton menjadi kenaikan pangkat: maju. Sedangkan kenaikan yang lain diberikan terhadap Abdi Dalem yang cacat tapi masih mau mengabdi di Kraton. Kepercayaan mengabdi terhadap Kraton membuat banyak orang berminat bekerja sebagai Abdi Dalem. Mereka yakin lingkungan tempat tinggal mereka tidak bisa merubah kehidupan sosial ekonomi mereka, namun yang menyebabkan terjadinya perubahan pada Abdi Dalem adalah setelah mereka bekerja sebagai Abdi Dalem di Kraton. Mengenai Abdi Dalem masa pemerintahan Hamengkubuwono X sebenarnya hampir sama dengan Abdi Dalem masa pemerintahan Hamengkubuwono IX. Selain pemberian kenaikan pangkat, pada pemerintahan Hamengkubuwono X juga melakukan penghentian terhadap Abdi Dalem. Hal ini belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Adapun Abdi Dalem yang dikeluarkan pada Hamengkubuwono X adalah Pocot Abdi Dalem melakukan kesalahan yang besar, Miji tumpuk Abdi Dalem yang dikeluarkan karena berbuat kesalahan, dimana jarang masuk tetapi masih tercantum namanya dan pangkatnya tidak naik serta Miji mulyo Abdi Dalem yang tidak masuk kerja di Kraton tetapi masih mendapat gaji. Misalnya Abdi Dalem yang telah lanjut usia.
Tempat tinggal Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tinggal diluar tanah Kraton. Tanah Kraton hanya ditempati oleh Abdi Dalem keturunan kerabat Kraton (darah biru). Berkaitan dengan tempat tinggal Abdi Dalem pada pemerintahan Hamengkubuwono X ada pemberian tunjangan berupa peminjaman hak pakai tanah milik Kraton (tanah magersari), bahkan dapat pula diberikan hak pemilikan tanah namun harus didahului dengan surat permohonan.